Microfinance

Microfinance merupakan salah industri keuangan baru yang tumbuh pesat dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada awalnya di era tahun 1960-an, microfinance termasuk bagian dari program pembangunan yang menyalurkan kredit bersubsidi untuk menunjang pembangunan pertanian, penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di wilayah pedesaan khususnya di negara-negara berkembang. Kini microfinance telah menjadi suatu sistem intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern.

 

Apa Microfinance?

 

Microfinance merupakan pembiayaan dengan skala mikro. Makna mikro dalam dalam konteks ini berkaitan dengan nilai transaksi dan kapasitas keuangan nasabah yang umumnya masuk ke dalam kategori miskin seperti yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAPdan ADB “microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer services and other financial products targeted at low-income clients”. Sedangkan difinisi yang lebih rinci dirumuskan oleh Marguerite Robinson dalam bukunya yang cukup fenomenal The Microfinance Revolution Volume I & II yakni “microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; who provide services; who work for wages or commissions; who gain income from renting out small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of developing countries, both rural and urban”.

 

Dari berbagai pengertian tersebut di atas bahwa microfinance mengandung tiga elemen utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan yaitu:

 

1. Batasan transaksi

Nilai transaksi microfinance tidak bersifat universal artinya tidak ada konvensi internasional yang menetapkan nilai transaksi yang masuk kategori kecil atau mikro. Di Indonesia, nilai transaksi microfinance hanya dirumuskan pada batasan kredit mikro saja yakni maksimum Rp50 juta. Sedangkan untuk transaksi keuangan lainnya seperti simpanan, asuransi,remittance, sistem pembayaran tidak ada pengaturan yang jelas.

 

2. Segment Pasar

Microfinance memiliki keunikan dalam melayani masyarakat yakni terfokus pada masyarakat miskin yang terbagi menjadi empat kelompok:

 

Kelompok I yakni the poorest of the poor. Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena faktor usia, sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan.

 

Kelompok II yaitu labouring poor. Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang bersifat padat karya.

 

Kelompok III adalah self-employed poor. Merupakan penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.

 

Kelompok IV ialah enconomically active poor. Golongan yang telah memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki surplus income.

 

3. Tujuan

State of practice microfinance sekarang tidak terlepas dari sejarah kelahirannya yaitu untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Selanjutnya pengembangan microfinance menjadi salah satu agenda untuk mencapai The Millennium Development Goals untuk mengurangi jumlah penduduk dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. Hal ini kemudian diperkuat dengan Resolusi PBB No.A/58/488 tentang the International Year of Microcredit 2005 yang mendorong microfinance sebagai sektor keuangan yang inklusif.

 

Mengapa Microfinance?

 

Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup pada saat yang tepat merupakan salah satu faktor penting bagi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi kondisi ideal tersebut hampir tidak mungkin terjadi pada masyarakat miskin karena terbatasnya resource sehingga memerlukan adanya intervensi keuangan untuk menutupgap yang ada. Ada lima pola intervensi microfinanc, misalnya dalam pembiyaan yakni:

 

1. Income smoothing

Menutup kebutuhan keuangan karena adanya gap antara pendapatan dan pengeluaran karena faktor musim atau siklus upahan. Umumnya petani membutuhkan dana pada masa tanam untuk membeli sarana produksi dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal yang sama juga terjadi pada para pekerja atau buruh yang menerima upah secara berkala.

 

2. Cash flow injection

Mengatasi aliran kas (terjadi kesenjangan antara aktiva lancar dan pasiva lancar) yang terutama bagi usaha mikro yang menerapkan sistem pembayaran kredit atau karena ada kebutuhan strategis misalnya untuk memenuhi kontrak bisnis yang bersifat sesaat.

 

3. Emergency relief

Merupakan asistensi keuangan untuk mengatasi kebutuhan mendadak karena adanya musibah keluarga, sakit dan bencana alam, kehilangan pekerjaan, biaya pendidikan dan kebutuhan jangka pendek lainnya karena umumnya masyarakat miskin tidak memiliki tabungan atau asuransi.

 

4. Asset building

Menyediakan dana yang bersifat jangka panjang untuk membeli aktiva tetap (peralatan rumah tangga), kendaraan, hewan ternak, properti , dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau dapat dikonversikan kembali menjadi uang.

 

Secara empiris, efektivitas dari intervensi microfinance memberikan dampak yang positif terhadap rumah tangga. Secara umum mekanisme dampak tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

 

Pertama, akses keuangan yang berkelanjutan merupakan faktor produksi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dalam hal ini menghasilkan double impact yaitu pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Adanya pendapatan yang stabil akan mempermudah untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal yang layak, kendaraan, barang berharga, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, akan mendorong terbentuknya rumah tangga yang mandiri dan sejahtera.

 

Kedua, adanya jaminan pembiayaan mendorong pengusaha mikro mengambil keputusan bisnis jangka panjang dan melakukan investasi yang menguntungkan.

Kehadiran lembaga microfinance akan meningkatkan awareness dan mendorong masyarakat miskin menggunakan instrumen moneter seperti tabungan, sistem pembayaran, transfer uang dan asuransi sehingga meningkatkan likuiditas dan dinamika ekonomi lokal.

 

Ketiga, efektivitas intervensi microfinance yang dijelaskan sebelumnya telah mendorong berbagai inisiatif mengembangkan produk dan jasa keuangan lainnya untuk melayani masyarakat miskin, antara lain housing microfinance.

bagaimana microfinance di Indonesia?

Kuatnya ketahanan Indonesia dari dampak krisis yang terjadi sekarang ini salah satunya adalah ditopang dari sektor UMKM, yang mana pada dasarnya sektor UMKM adalah target inti dari pada sasaran microfinance. Pasar microfinance sendiri di Indonesia pertumbuhannya sangat cepat, hal ini dikarenakan microfinance mempunyai peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Selain menjadi alat untuk meningkatkan produktifitas ekonomi,microfinance juga menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang sepatutnya menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya dalam bidang perekonomian, dengan mengembangkan microfinancedi Indonesia guna memperkuat ketahanan Indonesia dari dampak krisis yang terjadi saat ini.

Pengembangan microfinance bisa menjadi solusi untuk permasalahan di atas, karenamicrofinance sendiri target pasarnya adalah masyarakat menengah kebawah yang mana dalam aktifitas usahanya tidak terkena efek domino secara langsung dari krisis global yang terjadi dibanyak belahan dunia saat ini. Usaha kecil menengah (UKM) adalah sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari microfinance, hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan oleh UKM tidakbesar, sehingga masih bisa dicakup oleh microfinance. Sektor UKM sendiri adalah salah satu sektor penyumbang terbesar pemasukan PDB Negara. Selain itu sektor UKM juga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Melihat hal ini, begitu besarnya manfaat microfinanceuntuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pembiayaan-pembiayaan yang disalurkannya guna menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil menengah.

Dalam penerapan microfinance, pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada, terutama lembaga syariah. Kalaupun tidak, pemerintah bisa membuat program ataupun lembaga microfinance sendiri yang memang tujuan dan pencapaiannya jelas. Memang saat ini pemerintah sudah menggalakkan pembiayaan pada sektor UKM, tapi pada faktanya hal tersebut belum berjalan optimal. Inilah yang terjadi saat ini, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil menjadi pemicunya. Dulu, pada tahun 2005, presiden Susilo Bambang Yudoyono mencanangkan tahun 2005 sebagai “Tahun Keuangan Mikro Indonesia”.Tapi hal tersebut masih belum ada tanggapan yang serius dari pemerintah. Banyak kalangan LKM (lembaga keuangan mikro) mengatakan “bahwasannya Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan keuangan dan usaha mikro masih sebatas diatas kertas”. Seperti yang diungkapkan Muchtar Abbas, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Usaha dan Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Memang, sector usaha mikro yang umumnya informal tidak dilihat sebagai bagian dari perekonomian nasional, pemerintah lebih terfokus terhadap usaha-usaha yang bersekala besar. Tidak heran ketika bank-bank milik konglomerat mengalami kolaps, pemerintah langsung memberikan subsidi triliunan rupiah. Sebaliknya, ketika LKM yang pada dasarnya berperan langsung sebagai pembantu pemerintah dalam memberikan akses kredit kepada rakyat miskin, kurang dipedulikan. Bahkan disuruh mengikuti bunga pasar tanpa subsidi.

Lantas, apa yang salah pada pemerintah?. Ekonom UI, Faisal H. Basri menyebutkan tiga kesalahan pemerintah dalam masalah microfinance dan usaha mikro. Yaitu pertama, tidak adanya keberpihakan dari pemerintah. Kedua, tidak adanya visi yang jelas. Misalnya dalam persoalan usaha kecil, pemerintah menitipkan undang-undang yang mengatur usaha kecil dalam banyak undang-undang kegiatan usaha lainnya. ketiga, menyamaratakan perlakuan terhadap segala jenis dan ukuran usaha. Seandainya tiga hal ini bias diperbaiki olehpemerintah, tidak mustahil microfinance di Indonesia akan lebih maju dan berkembang, yang mana hasil yang akan dicapai adalah ketahanan perekonomian Indonesia terhadap krisis global yang terjadi saat ini.

Sudah saatnya Indonesia menjadi Negara yang besar dan maju, gelar macan asia yang sempat Indonesia sandang harus kita ambil kembali, bahkan kalau perlu bukan macan asia lagi, tapi macan dunia. Tapi kembali lagi kepada kitanya sendiri, sejauh mana usaha kita untuk menggapai semuanya itu, terutama dari pihak pemerintah. Sekarang kita masih disibukkan dengan kasus-kasus korupsi yang sampai detik inipun belum tuntas, bahkan semakin bertambah kasusnya.

Ada beberapahal yang harus dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan microfinanc esecara maksimal.Yaitu, pertama, Pemerintah menerbitkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengaturtentang LKM, dan mewajibkan setiap desa untuk  mendirikan LKM.Kedua, Pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh satu lembaga yang mempunyai pengalaman membina LKM.Ketiga, Pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan / keuangan mikro untuk memberi pelatihan terhadap parapengurus LKM yang ada di desa-desa.Kalau pemerintah bisa mengoptimalkan beberapa hal tersebut, bukan tidak mungkin perekonomian yang didukung oleh microfinance akan terus berkembang dan maju.

Intinya, solusi apapun yang ditawarkan pada pemerintah, tanpa adanya tindakan yang riil dari pihak pemerintah, hanya akan menjad isebatas solusi semata. Oleh karena itu, perlu adanya optomalisasi dalam setiap program yang akan dijalankan pemerintah, termasuk pegembangan microfinance. Indonesia adalah Negara yang besar, Indonesia pantas menjadi Negara yang disegani oleh Negara-negara lain di dunia, tergantung kita bagaimana membuat Negara ini menuju kearah yang semua masyarakat Indonesia harapkan, Yaitu kesejahteraan.

sumber :

http://mikrobanker.wordpress.com/2009/01/11/apa-mengapa-dan-siapa-microfinance/

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/10/06/optimalisasi-pengembangan-microfinance-di-indonesia-solusi-memperkuat-ketahanan-indonesia-terhadap-krisis-global-499134.html

Iklan
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: