Author Archives: fauziasaumaiyah

Peraturan Dalam Pasar Modal yang Berhubungan dengan Independensi Akuntansi Publik

Peran Akuntan di Pasar Modal

Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK diharapkan menjadi gate keeper atau guardian angel dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan

Tanggung-jawab Akuntan di Pasar Modal

Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK mempunyai tanggungjawab untuk turut menjaga kualitas informasi di Pasar Modal melalui pemberian opini yang berkualitas dan independen atas laporan keuangan

Ruang Lingkup Kegiatan Akuntan di Pasar Modal

Bidang jasa Akuntan di Pasar Modal adalah:

  • Perikatan Atestasi; dan
  • Perikatan Non-atestasi.
Pengendalian Mutu KAP di Pasar Modal

Setiap Kantor Akuntan Publik memiliki Pengendalian Mutu dimana Akuntan wajib mengikuti dan menerapkan Pengendalian Mutu dimaksud pada setiap penerimaan penugasan.  Pengendalian mutu merupakan cerminan KAP yang berkualitas yang menghasilkan informasi yang berkualitas.

Pedoman Pengendalian Mutu tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

·         pedoman penerimaan dan penolakan klien

·         kepastian mutu dan kebijakan etika

·         pedoman manajemen risiko

·         pengendalian mutu penugasan

·         pedoman independensi

·         prosedur penugasan dan

·         penelaahan mutu.

 

Independensi auditor

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti auditor akan bersifat netralterhadap entitas, dan oleh karena itu akan bersifat objektif. Publik dapat mempercayai fungsi auditkarena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersiikap adil. Entitasadalah klien auditor, namun CPA memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada para penggunalaporan auditor yang jelas telah diketahui. Auditor tidak boleh memposisikan diri atau pertimbangannyadi bawah kelompok apapun dan siapapun. Independensi, integritas dan objektivitas auditor mendorongpihak ketiga untuk menggunakan laporan keuangan yang tercakup dalam laporan auditor dengan rasa yakin dan percaya sepenuhnya.

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 86/BL/2011

TENTANG

INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

 

Menimbang           : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi kantor Akuntan Publik dan/atau      Akuntan Publik dalam memberikan jasa professional sesuai dengan bidang tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Model dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat             : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

 

M E M U T U S K A N:

Menetapkan             : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL.

 

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

 

Pasal 1

Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan jasa di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2011.

 

Ditetapkan di  : Jakarta

pada tanggal  : 28 Februari 2011

 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

 

ttd.

 

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

 

ttd.

 

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

 

 

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-86/BL/2011

Tanggal : 28 Februari 2011

 

 

PERATURAN NOMOR VIII.A.2 : INDEPENDENSI AKUNTAN YANG

MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

1.      Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.      Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.

b.      Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan LK.

c.       Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

d.      Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

e.      Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah:

1)      orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi yaitu:

a)      rekan;

b)      pimpinan;

c)      karyawan profesional; dan/atau

d)      penelaah,

yang terlibat dalam penugasan.

2)      orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu pimpinan Kantor Akuntan Publik dan semua orang yang:

a)      mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit;

b)      mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penugasan audit; atau

c)      menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit.

3)      setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya dari Kantor Akuntan Publik dan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa-jasa audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien.

f.        Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.

2.      Jangka waktu Periode Penugasan Profesional

a.      Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.

 

 

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-86/BL/2011

Tanggal : 28 Februari 2011

 

-2-

 

b.      Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

3.      Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini, Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik:

a.      mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:

1)      investasi pada klien; atau

2)      kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

b.      mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:

1)      merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;

2)      memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;

3)      mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau

4)      mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit.

c.       mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

d.      memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti:

1)      pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan;

2)      desain sistem informasi keuangan dan implementasi;

3)      audit internal;

4)      konsultasi manajemen;

 

 

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-86/BL/2011

Tanggal : 28 Februari 2011

 

-3-

 

5)      konsultasi sumber daya manusia;

6)      penasihat keuangan;

7)      jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit.

Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau

8)      jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

e.      memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien, kecuali Fee Kontinjen ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.

f.        memiliki sengketa hukum dengan klien.

4.      Persetujuan atas jasa non atestasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 huruf d butir 7) wajib diungkapkan pada laporan berkala kegiatan Akuntan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.J.2.

5.      Sistem Pengendalian Mutu

Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

6.      Pembatasan Penugasan Audit

a.      Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

b.      Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah satu tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

c.       Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum.

d.      Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa di Pasar Modal yang melakukan perubahan komposisi Akuntan sehingga jumlah Akuntannya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa di Pasar Modal, diberlakukan sebagai kelanjutan Kantor Akuntan Publik asal Akuntan yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

7.      Dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan secara profesional dan memiliki independensi yang dapat

 

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-86/BL/2011

Tanggal : 28 Februari 2011

 

-4-

 

dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

8.      Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

 

Ditetapkan di      : Jakarta

pada tanggal       : 28 Februari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

 

ttd.

 

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

 

ttd.

 

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

 

Sumber :

http://www.ojk.go.id/akuntan/

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHmofo3avJAhXLcI4KHc71D9IQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.icamel.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2FVIII.A.2-Independensi-Akuntan-Yang-Memberikan-Jasa-Audit-di-Pasar-Modal.pdf&usg=AFQjCNHHUazHLHL2rk4VZuynTje7ZbxmDA&bvm=bv.108194040,d.c2E

https://enomutzz.wordpress.com/2012/01/27/etika-dalam-auditing/

 

Iklan
Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Cerita Pendek Pelanggaran Etika Yang Dilakukan Oleh Seorang Auditor (Chapter I)

Pengertian Audit

Audit merupakan suatu pemeriksaan terhadap laporan yang sudah disusun oleh manajemen serta catatan catatan pembukuan disertai bukti bukti pendukung yang dilakukan secara sistematik dan kritis oleh pihak yang independen, yang bertujuan bisa memberikan suatu pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

Apa sih yang menjadi kunci utama dalam urusan efisiensi dan efektivitas dalam audit? Simpel sekali, Jawabannya adalah sampling. Teknik sampling yang efektif.

Seorang auditor dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengaudit, tertera dalam standar audit, bagian ‘standar umum’ nomor 1 (satu), memiliki kemampuan di bidang akuntansi minimal telah menamatkan sekolah akuntansi. Dan standar audit nomor 3 (masih dalam bagian ‘standar umum’), seorang auditor wajib menggunakan kemampuan auditnya sebaik mungkin

 

Pengertian Akuntansi Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari mentri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik diindonesia.

Ketentuan mengenai akuntan public diindonesia diatur dalam peraturan mentri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia” (sebelum tahun 2007 disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan.

Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 bulan sejak izin akuntan publik diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam waktu lebih dari 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya.

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum[5] atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.

Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, seorang akuntan publik hanya dapat melakukan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

  1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

  1. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui     manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pad    akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
  2. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
  3. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

ANALISIS PERBANDINGAN NILAI – NILAI ETIKA DAN TEKNIK AKUNTANSI / AUDITING

  1. PENGERTIAN ETIKA

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethossedangkan bentuk jamaknya yaitu ta ethaEthos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.

Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yg baik, aturan hidup yg baik dan segala kebiasaan yg dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yg lain.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Menurut Brooks (2007), etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata. Kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

  1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
  2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
  3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Jenis etika terbagi menjadi dua, yaitu:

– Etika Filosofis : etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia, karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat.

– Etika Teologis : secara umum, etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi teologis. Definisi tersebut menjadi criteria pembeda antara etika fisiologis dan etika teologis

  1. PENGERTIAN PROFESI

Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

  1. PENGERTIAN ETIKA PROFESI

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.

Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh: pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.

Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

    1. Tanggung jawab: Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
    2. Keadilan.
    3. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
    4. Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan
    5. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi
    6. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi
  1. PENGERTIAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Di dalam akuntansi juga memiliki etika yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Profesi Akuntansi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari dan menerapkan prinsip akuntansi  dan standar (auditing) yang dtetapkan IAI.

Etika profesi akuntansi adalanh suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan terse but terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

  • Profesionalisme, Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa
  • Akuntan ,sebagai profesional di bidang akuntansi.
  • Kualitas Jasa, Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
  • Kepercayaan, Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat  kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika.

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

  1. PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTANSI
  • Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

  • Prinsip Kedua – Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

  • Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin

  • Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

  • Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

  • Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk mengungkapkannya

  • Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

  • Prinsip Kedelapan – Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

  1. PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI

Akuntansi sebagai profesi dan peran akuntans

Dalam arti sempit, profesi akuntansi adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan public yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Peran akuntan dalam perusahaan tida bisa terlepas dari penerapan prinsip Good Corperate Governance (GCG) dalam perusahaan. Meliputi prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Peran akuntan antara lain, adalah:

#Akuntan Publik (Public Accountants)#

Akuntan public atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu.mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntasn. Yang termasuk dalam kategori akuntan public adalah akuntan yang bekerja di kantor akuntan public (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan public dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan public dapat melakukan pemeriksaan (Audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen.

#Akuntan Intern (Internal Accountant)#

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyususn sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemerikasaan intern.

#Akuntan Pemerintah (Government Accountant)#

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

#Akuntan Pendidik#

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam[endidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

NILAI – NILAI ETIKA DENGAN TEKNIK AKUNTAN/AUDITING

Integritas : setiap tinakan dan kata-kata pelaku profesi akuntansi menunjukan sikap transparansi, kejujuran, dan konsisten.

Kerjasama : mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun bekerja dalam tim.

Inovasi : pelaku profesi mampu member nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja dengan metode baru.

Simplisitas : pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Teknik akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.

ATURAN DAN INTERPRETASI ETIKA

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi :

https://dekafnurman.wordpress.com/2015/01/06/analisis-deskriptif-etika-profesi-akuntansi/

http://lindapraba.blogspot.co.id/2015/01/tugas-2-analisis-deskriptif-etika.html

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi

  1. Governance System

Governance system artinya sistem pemerintahan, dimana secara harfiah sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan negara dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai dengan kondisi negara masing – masing, sistem ini dibedakan menjadi:

  1. Presidensial
  2. Parlementer
  3. Komunis
  4. Demokrasi Liberal
  5. Liberal
  6. Kapital

Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinue dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Di dalam dunia bisnis, perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Tindakan dan kata-kata manajemen puncak harus sejalan dengan tujuan utama perusahaan, dengan memberikan contoh nyata. Prilaku ini merupakan budaya etika.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus memiliki corporate governance, yaitu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mengimplementasikannya maka dibuatlah suatu kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Kode etik ini bertujuan untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Di dalm etika kerja diatur hubungan antar individu baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

  1. 2. Budaya Etika

Seperti pada ulasan diatas, untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab serta memaksimalkan nilai pemegang saham, dieperlukan sutau kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan. Kode etik ini merupakan salah satu contoh budaya etika di dalam perusahaan. Dan yang bertugas untuk menerapkan budaya etika itu tersebut adalah manajemen puncak. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :

  1. Menetapkan credo perusahaan

Dengan cara membuat pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, lalu diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.

  1. Menetapkan program etika yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.
  2. Menetapkan kode etik perusahaan (setiap perusahaan memiliki kode etik yang berbeda).

Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

  1. Mengembangkan Etika Struktur Korporasi

Prinsip-prinsip moral etika dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, dilaksanakan pada saat membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Penerapan etika ini diharapkan dapat menjadi panduan atau “hati nurani” dalam proses bisnis, sehingga dapat menciptakan suatu suasana kegiatan bisnis yang beretika, yang tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

  1. Kode Perilaku korporasi

Code of Conduct (Pedoman Perilaku) adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan siistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-perturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan stakeholders.

Pelaksanaan Code of Conduct mencerminkan perilaku pelaku bisnisnya, dalam hal pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder.

Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman ini. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan yang ditunjuk, dan serikat pekerja. Mekanisme Dewan Kehormatan diatur dalam surat Keputusan Direksi. Dan pedoman Code of Conduct ini menjadi kewajiban setiap individu untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini, saat terjadinya hubungan perikatan kerja individu perusahaan serta saat terjadinya revisi terhadap pedoman ini di masa yang akan datang

  1. Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi
  2. Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

1)   Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor.

2) Dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

3)      Dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

  1. Sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct

1)    Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2)  Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.

3)     Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

Referensi :

http://achmadsizhar.blogspot.co.id/2014/10/tugas-3-softskill-gcg-dan-perilaku.html

http://enomutzz.wordpress.com/2011/11/27/ethical-governance/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Perkembangan Dalam Etika Bisnis di Indonesia

Kemajuan ekonomi suatu negara memacu perkembangan bisnis dan mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tajam di dalam dunia bisnis. Hampir semua usaha bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar­besarnya (profit­making) agar dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dan memperluas jaringan usahanya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan­-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika dari bisnis itu sendiri.

Belakangan ini etika profesi akuntan menjadi  diskusi berkepanjangan  di tengah­tengah masyarakat. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi. Di Indonesia sendiri, pendidikan selama ini terlalu menekankan arti penting nilai  akademik dan kecerdasan otak saja. Pengajaran integritas, kejujuran, komitmen dan keadilan diabaikan, sehingga terjadilah krisis multi dimensi seperti krisis ekonomi, krisis moral dan krisis kepercayaan. Akhir-­akhir ini, akuntan dituduh sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa akuntan dianggap telah bertindak menyimpang dari peraturan yang ada dan tidak berperilaku etis. Melanggar kepatutan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya persaingan membuat para akuntan bertindak menyimpang dari peraturan, undang­undang dan standar auditing. Jika kepercayaan terhadap profesi mengalami tekanan maka pengaruh signifikan dari keterlibatan etika budaya dalam organisasi sangat diperlukan. Masalah etika profesi merupakan suatu isu yang selalu menarik untuk kepentingan riset. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim, 2002). Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, misalnya berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap  etika profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi akuntan dalam masyarakat.

Pengertian Etika

Menurut para ahli etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat pergaulan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kata Etika sendiri berasal dari kata ETHOS dari bangsa Yunani yang memiliki arti nilai – nilai, norma – norma, kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang didefinisikan oleh bebrapa ahli sebagai berikut :
Drs. O.P Simorangkir

Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik
Drs. Sidi. Gajalba dan Sistematika filsafat

Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal

Drs. H. Burhanudin Salam

Cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Pengertian Profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer.

Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus  dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Perkembangan

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode

  1. Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

  1. Masa Peralihan: tahun 1960-an

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

  1. Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:
sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis
terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

  1. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan nternasional.

  1. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Referensi :

http://tritaminingsih.blogspot.co.id/2014/12/perkembangan-etika-bisnis-dan-profesi.html

http://njfernandosimatupang.blogspot.com/2012/12/sejarah-perkembangan-etika-profesi.html

http://purnama110393.wordpress.com/2014/01/08/perkembangan-terakhir-dalam-etika-bisnis-dan-profesi/

http://wandaargadinata.blogspot.com/2013/11/etika-bisnis-dan-etika-profesi-akuntan.html

http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-profesi-dan.html

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Gambaran Umum Etika

  1. Definisi Etika
No Nama Tahun Keterangan
1 Hamzah Yacub Tak ada ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.
2 Dr. James J. Spillane SJ Etika Profesi Hukum (2006) Etics atau etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarah atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.
3 Asmaran Tak Ada studi mengenai tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenaran-kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.
4 WJS. Poerwadarminta Tak Ada Etika adalah ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak (moral).
5 Soergarda Poerbakawatja Tak Ada Etika ialah filsafat mengenai nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan mengenai nilai-nilai itu sendiri.
6 Suseno 1987 tika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral
7 Katsoff Tak Ada etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia.
8 Sumaryono 1995 menurut beliau etika berasal dati istilah Yunani ethos yang mempunyai arti adapt-istiadat atau kebiasaan yang baik.
9 Drs. Alex Gundur, Dalam Kurnato 1997 Etika sebagai pengetahuan tentang moral atau kesusilaan, selain itu sebangai pengetahuan tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Dalam hal ini perilaku manusia memiliki ukuran antara kelakuan baik sampai yang buruk
10 Wahyuningsih 2006 Etika adalah penerapan dari proses dan teori filsafat moral pada situasi nyata. Etika berpusat pada prinsip dasar dan konsep bahwa manusia dalam berfikir dan tindakannya didasari nilai-nilai.
  1. Definisi Egois
No Nama Tahun Keterangan
1 kamus bahasa Indonesia online Tak Ada egois berarti tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri dari pada untuk kesejahteraan orang lain atau segala perbuatan dan tindakan selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri.
2 Farid Poniman, Indrawan Nugroho dan Jamil Azzaini dalam buku Kubik Leadership (2007:282) Egois adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak peduli pada nasib orang lain. Kecerdasan emosionalnya rendah. Dia tidak disenangi banyak orang. Bila berbicara ia tak peduli dengan perasaan orang lain. Bila ada pembagian sesuatu ia mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah berpikir bahwa perbuatannya menyebabkan banyak orang yang dirugikan.
3 Max Stirner Tak Ada Max Stirner memandang Egoisme sebagai tujuan hidup.
4 Jenny Teichman dalam buku Etika Sosial (1998:7) Egoisme dapat dirumuskan baik dalam arti praktis maupun dalam arti teoritis. Egoisme praktis merupakan perilaku yang diwarnai cinta diri yang sistematik. Egoisme teoritis merupakan teori yang mendasarkan moralitas pada kepentingan diri.
5 Hobbes Tak Ada Hobbes membentangkan pandangan mengenai hakikat manusia. Baginya egois adalah tiap individu tidak dapat tidak mencari kepentingannya sendiri.
6 Serapan asing dan bahasa Indonesia Tak Ada kata egois berarti orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli akan orang lain atau masyarakat
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tak Ada Egoisme adalah tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain.
8 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Tak Ada merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat.
9 Giulio Clement Scotti dalam sati Tak Ada re La Monarchic des Solipses Giulio Clement Scotti melukiskan egois dilihat dari masyarakat/orang-orang yang mencari dirinya sendiri.
10 Menurut Bahasa Tak Ada Egois berasal dari kata “ego” yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang negative. Ego dapat memiliki makna sebagai “aku”; sebuah pribadi, diri sendiri, sebuah konsep individu tentang dirinya sendiri. Tidak ada yang negative dari kata ini. ego justru merupakan suatu langkah kebaikan dimana seorang individu sadar akan dirinya sendiri. Namun, ketika kata “ego” diberi akhiran –is dan menjadi “egois”, artinya menjadi individu yang mementingkan diri sendiri

   3. Basis Teori Etika

  1. Etika Teleologi

dari kata Yunani,  telos = tujuan,  Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

Dua aliran etika teleologi :

– Egoisme Etis

– Utilitarianisme

–       Egoisme Etis

Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadihedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yg bersifat vulgar.

–       Utilitarianisme

berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja  satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah “the greatest happiness of the greatest number”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar.

  1. Deontologi

Istilah deontologi berasal dari kata  Yunani ‘deon’ yang berarti kewajiban. ‘Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk’, deontologi menjawab:‘karena perbuatan pertama menjadi kewajiban  kita dan karena perbuatan kedua dilarang’. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting.

  1. Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi  baik buruknya  suatu perbuatan atau perilaku. Teori Hak merupakan suatu aspek  dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

.

  1. Teori Keutamaan (Virtue)

memandang  sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan  sebagai berikut : disposisi watak  yang telah diperoleh  seseorang dan memungkinkan  dia untuk bertingkah laku baik secara moral.

Contoh keutamaan :

  1. Kebijaksanaan
  2. Keadilan
  3. Suka bekerja keras
  4. Hidup yang baik

 

Referensi :

http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-etika-menurut-pakar.html

https://www.coursehero.com/file/p1vhg6t/Definisi-Etika-Menurut-Para-Ahli-Menurut-K-Bertens-dalam-buku-pengantar-etika/

http://wiwiedyah.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-etika-prinsip-prinsip-etika.html

http://inspirasina.blogspot.co.id/2014/02/egois.html

http://meginugrahawa.blogspot.co.id/2015/10/gambaran-umum-etika_16.html

http://astamiact.blogspot.co.id/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Indonesia Oil and Gas Industry

As per latest news from Indonesia oil and gas industry, Chevron and ExxonMobil, major oil and gas companies from USA, have entered into a contract for supplying natural gas to domestic industries of Indonesia. This deal would be worth $6.76 million.

In another news from oil and gas industry in Indonesia Inpex from Japan has declared that expenses of a floating liquified natural gas project, proposed by it, have decreased to round about $10 billion. Previously, this project was worth $19.6 billion. This project would be executed at Timor Sea in Indonesia.

Yet another report from oil and gas industry of Indonesia has confirmed that Arrow Energy of Australia has entered into a preliminary deal with PT Energi Pasir Hitam Indonesia, which is a well known energy company of oil and gas industry at Indonesia. This deal would enable Arrow Energy to work at Sangatta coal bed methane block, which is located at East Kalimantan.

In a new development for Indonesian oil and gas industry Sasol, a major synthetic fuels company from South Africa, has declared in January 2009 that it would be mulling over plans for constructing a coal to liquids plant in Indonesia. Proposed value of this project is $10 billion.

As per 14th January 2009 reports of Nikkei, a business daily of Japan, Royal Dutch Shell is thinking about acquiring a certain amount of stake in Inpex’s floating liquified natural gas project at Indonesia. According to reports circulating in Indonesia oil and gas industry, national government has declared a contract with ExxonMobil to be null and void. This contract was about development of an offshore gas field in Indonesia named Natuna-D-Alpha.

Indonesia would be hosting 7th OIL & GAS INDONESIA 2009 from 14th to 17th October 2009. This is a crucial event for Indonesia oil and gas industry and would be an exhibition on exploration, refining and production of oil and gas. This event would be held at Jakarta International Exhibition Centre in Indonesia.

In 2009 Indonesia oil and gas industry has experienced a decrease of over 2 percent in its annual output of liquified natural gas. Much of this crisis has resulted from shortfall in supply of natural gas to Botang, which is leading liquified natural gas facility of Indonesia.

 

Challenges to the Indonesian Economy: Global Oil Price & US Normalization

Governor of Indonesia’s central bank (Bank Indonesia) Agus Martowardojo said that there are two main global challenges that are being faced by Southeast Asia’s largest economy and which can impact negatively on the nation’s economy. These challenges are the low global oil prices (which have fallen below USD $50 per barrel) and the monetary policy normalization of the US Federal Reserve amid the structural economic recovery of the USA. This policy involves higher US interest rates (expected in the second half of 2015) and a bullish US dollar.
Global oil prices have fallen dramatically in recent times (from USD $115 per barrel in June 2014 to below USD $50 per barrel at the start of 2015) on growing oil production – brought about by the ‘US shale gas & oil revolution’, recovering crude oil output in Iraq and Libya, and the reluctance of the OPEC to set a lower collective oil production cap – in combination with slowing economic global activity in China, India, Europe and Japan. The US shale gas & oil revolution, which started around 2009, has triggered speculation that the world’s largest economy may turn from being the world’s biggest energy importer into the world’s biggest energy exporter, hence threatening the position of Saudi Arabia and several other Middle Eastern countries. Therefore, conspiracy theories suggest that the OPEC’s decision to maintain oil production volumes is actually a move to eliminate their new US competitors by pushing the oil price down. Although this strategy would also hurt state income of the OPEC countries, oil production costs in Saudi Arabia and several other Middle Eastern OPEC-member countries are much lower than oil production costs in the US (and Russia). The global average of oil production costs (per barrel) is estimated at USD $51. Whereas it requires USD $65 per barrel to produce shale gas in the USA and USD $50 per barrel of oil in Russia, oil production costs in the major Middle Eastern oil producing countries are estimated at only USD 27 per barrel, thus giving them enough room to push down global oil prices. If indeed the current low oil prices are the result of international competition for (oil) market dominance then oil prices are not expected to swing back into a rising trend anytime soon, particularly not when global economic growth remains sluggish.

Regarding the global economy, markets were not pleased to see the International Monetary Fund (IMF) cutting its economic growth outlook. The Washington-based institution expects the global economy to grow 3.5 percent (y/y) in 2015 and 3.7 percent (y/y) in 2016, down from 3.8 percent (y/y) and 4.0 percent (y/y), respectively, in its previous World Economic Outlook (October 2014), citing weak investment, slowing trade and declining commodity prices as well as poorer economic prospects in China, Russia, the Eurozone, and Japan. On a positive note, the IMF’s growth forecasts imply an acceleration of global economic growth from 2014 when the world economy expanded 3.3 percent (y/y). Global economic growth is primarily supported by ongoing improvement in the US economy (which is estimated to grow 3.6 percent in 2015) and therefore it is justified to state that the world economy is currently flying on one engine only.

IMF’s Growth Predictions:

Country/Region    2015F    2016F
World     3.5%     3.7%
USA     3.6%     3.3%
Eurozone     1.2%     1.4%
China     6.8%     6.3%
Japan     0.6%     0.8%
India     6.3%     6.5%

Source: IMF

Being a major oil importer, some would think that Indonesia benefits tremendously from the current low oil prices as it would ease fiscal problems, particularly after the Indonesian government reduced fuel subsidies sharply in November 2014 and January 2015 (scrapping subsidies for low-octane gasoline and introducing a fixed IDR 1,000 per liter diesel subsidy). In recent years, the government was facing ballooning costs for fuel subsidies in the state budget allocation (eating up about 20 percent of the total budget when electricity subsidies are included). This not only caused extreme fiscal problems amid high global oil prices in combination with a depreciating Indonesian rupiah exchange rate but also meant that much-needed public investments in the country’s infrastructure, agriculture, healthcare and education were impossible. Therefore, the structural reforms introduced by President Joko Widodo, who assumed office in October 2014, were highly applauded by domestic and international institutions. Recently, Indonesian Finance Minister Bambang Brodjonegoro announced that the country’s fuel subsidy cuts save up to IDR 230 trillion (USD $18.4 billion) in the Revised 2015 State Budget. A large portion of these saved funds will be spent on infrastructure, transportation and agriculture, implying that government spending will turn from funding oil consumption into funding productive, long-term economic development. As a result, the country’s budget deficit is expected to fall below 2 percent of gross domestic product (GDP) in 2015 (from 2.26 percent of GDP last year). In 2014, the Indonesian government spent IDR 240 trillion on fuel subsidies.

However, low global oil prices also cause weakening global prices of other commodities, for example crude palm oil (used in biofuels) and coal. Being among the world leaders regarding the production and export of crude palm oil (CPO) and coal both these commodities are important foreign exchange earners and therefore the country’s export performance is seriously harmed when CPO and coal prices fall. In combination with a ban on the export of unprocessed minerals (introduced in January 2014 as part of the country’s new mining law) and an expected increase in imports of materials for infrastructure projects, Indonesia’s current account deficit is not expected to improve markedly yet. Although the official figure has not been released, it is expected that the country’s current account deficit stood at 3.0 percent of GDP in 2014, thus improving slightly from 3.3 percent of GDP in the previous year. This wide deficit, which basically signals that the country relies on foreign funding, makes Indonesia vulnerable to capital outflows in times of global shocks (such as the US central bank’s the monetary policy normalization). As such, when IMF Director of Research Olivier Blanchard stated (referring to current low global oil and other commodity prices) that “this makes for a complicated mosaic. It is good news for oil importers, but bad news for oil exporters. And, good news for commodity importers, but bad news for commodity exporters,” Indonesia is one of the countries that face this ‘complicated mosaic’. There are no quick fixes to Indonesia’s export performance as the country basically needs structural reform that is to change from an exporter dependent on (raw) commodities into one that is supported by manufactured exports.

Besides increased output, low global oil prices are also a sign of weak global growth. Economic growth of China, the world’s second-largest economy, declined to a 24-year low at 7.4 percent (y/y) in 2014. Meanwhile, Japan – the world’s third-largest economy – is battling to overcome economic contraction. Both countries are important trading partners of Indonesia and therefore an economic slowdown in China and Japan directly results in a limitation to Indonesia’s export performance and economic growth. As such, Indonesia is currently facing great external challenges. However, economic reforms, implying efficient government spending (prioritizing structural economic growth) while safeguarding the country’s financial stability and seeking more foreign investment by creating a more conducive investment climate, are a great answer to these challenges even though the fruits of these efforts cannot be enjoyed on the short-term. During his first couple of months in office Widodo has shown that he has the courage to take unpopular decisions for the sake of long-term growth and therefore the country’s economic slowdown (which started in 2011) is expected to rebound this year.

Indonesia’s Quarterly GDP Growth 2009–2014 (annual % change):

 Year    Quarter I    Quarter II    Quarter III    Quarter IV
 2014        5.22        5.12         5.01
 2013        6.03        5.89         5.62         5.78
 2012        6.29        6.36         6.16         6.11
 2011        6.45        6.52         6.49         6.50
 2010        5.99        6.29         5.81         6.81
 2009        4.60        4.37         4.31         4.58

Source: Statistics Indonesia (BPS)

Gross Domestic Product of Indonesia 2006-2013:

  2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013
GDP
(in billion USD)
 285.9  364.6  432.1  510.2  539.4  706.6  846.8  878.0
GDP
(annual percent change)
   5.5    6.3    6.1    4.6    6.1    6.5    6.2    5.8
GDP per Capita
(in USD)
 1,643  1,923  2,244  2,345  2,984  3,467  3,546  3,468

Sources: World Bank, International Monetary Fund (IMF) and Statistics Indonesia (BPS)

 

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Manufacturing | Indonesia’s Automotive Industry

The automotive industry has become one of the central pillars of Indonesia’s manufacturing sector, with global corporations investing heavily to take advantage of strong growth in Southeast Asia’s biggest economy. As they increase their local production capacity, many carmakers see Indonesia as a future hub for their sales in the Southeast Asian region. Eight years after shutting its Indonesian facilities, General Motors in 2013 resumed operations at its Bekasi factory in West Java with the production of the Chevrolet Spin. The seven-seat family car serves a traditionally popular category among Indonesian consumers. However, small cars are expected to be the fastest growing segment over the coming years as drivers look to save on fuel costs and navigate worsening congestion in urban centres.

Most growth potential for car sales is now seen in the lower end of the market, as Indonesia’s consuming class expands to incorporate new first-time buyers

 

General Motors and other global companies are fighting an uphill battle to challenge the dominance of Japanese carmakers that have established strong distribution and servicing networks and together control most of the market. Meanwhile, Indonesia still harbours long-standing plans to build a national marque of its own. Government regulations encourage carmakers to build low-emission vehicles and to source most components in the domestic market.

The market in numbers

Indonesia’s automotive industry rebounded strongly from the 2009 financial crisis thanks to high consumer confidence and the easy availability of credit. Bank Indonesia’s key interest rate dropped to a record low in February 2012, helping reduce financing rates at the same time as many Indonesians enjoyed rapid increases in their personal income. Domestic car sales more than doubled from 2009 to 2012, when a record 1.116 million units were sold, including 780,500 passenger vehicles (Gaikindo). Motorcycle sales saw rapid growth in 2010 and 2011, but declined in 2012 amid stricter credit rules. To forestall excessive consumer loan growth, the Ministry of Finance and Central Bank in 2012 raised the minimum down payment on loans from multi-finance companies and commercial banks. Buyers of cars now need to pay at least 30% of the purchasing price upfront, while motorcycle purchases require a 25% down payment.

Despite the slowdown in GDP growth and investment in the course of 2013 the Indonesian Automotive Industry Association (Gaikindo) forecast full-year car sales to remain at least steady, while the Indonesian Motorcycle Industry Association (AISI) forecast a similarly flat development for motorcycle sales. Cumulative figures as of August 2013 showed solid year-on-year growth for both categories, though the price hike for subsidized petrol and diesel in June 2013 was expected to impact demand in the second half.

The Toyota Avanza was by far the preferred new vehicle in Indonesia in 2012 and sold almost three times as well as the second-placed Daihatsu Xenia. With total sales of 405,414 units, Toyota maintains a comfortable lead over its subsidiary Daihatsu (162,742) and rivals Mitsubishi (148,918), Suzuki (125,577) and Honda (69,320). The only non-Japanese brands to make the top ten were South Korea’s Kia and Ford from the US. As for motorcycles, Honda led 2012 sales ahead of Yamaha and Suzuki.

Growth potential

With car ownership in Indonesia still relatively low, the expected slowdown in 2013 is widely anticipated to be temporary and to give way to faster growth once again when global and domestic economic conditions pick up. Market research firm Frost and Sullivan estimated that there are about 80 vehicles per 1,000 people in Indonesia, which compares to more than 800 in the US. This highlights the tremendous growth potential as Indonesia’s economy is set to surpass Germany’s to become the world’s seventh largest by 2030, according to a forecast by business consultancy McKinsey & Company. Future motorcycle sales are harder to predict, because the market will be partly substituted by automobiles and because two-wheeler sales appear to react more strongly to financing rates and down payment requirements.

Small cars own the future

Most growth potential for car sales is now seen in the lower end of the market, as Indonesia’s consuming class expands to incorporate new first-time buyers. With more Indonesians beginning to regard cars as a necessity rather than a luxury, affordable smaller cars are poised to take a greater share of the market. The government’s low-cost green cars (LCGC) programme should further prod consumers to opt for ecological and economical cars, as should future reductions in fuel subsidies. LCGCs are to be fuel efficient and priced at no more than 120 million RP, must be locally assembled and include mostly domestically produced components. In return, they are partially or totally exempt from luxury tax.

Toyota and Daihatsu, Nissan (Datsun), Suzuki and Honda are vying for shares in the nascent micro car market in Indonesia. The country’s largest auto distributor, Astra International, which assembles cars in joint ventures with global companies, reportedly wants to produce an initial 10,000 LCGCs per month at its manufacturing facilities in Cikarang, West Java. Fast-developing secondary cities such as Medan and Makassar offer lots of untapped potential for automobile sales, while clogged streets in Jakarta make driving there increasingly frustrating and could see some commuters switch to improving public transportation. City cars, as well as busses, are the automotive industry’s best answer to secure strong growth in the capital region.

Parts industry

Car production is set to outpace sales growth over the coming years, as global carmakers strengthen domestic output and the local supplier industry achieves higher quality. Notwithstanding high logistical costs stemming from poor infrastructure, the government is hoping to turn Indonesia into a major car exporter, taking advantage of its proximity to the giant markets of China and India. These trends provide a solid foundation for growth in the component industry. Several domestic and foreign-controlled auto-parts manufacturers have announced large-scale investment. Joint ventures allow local companies to benefit from technology transfers from global players, who in turn enjoy easy access to the lucrative market. Tire makers can take advantage of the domestic rubber supply. South Korea’s Hankook Tire in September 2013 opened a plant in Cikarang that will sell some 30% of its production in Indonesia with the rest shipped to markets around the globe.

ASEAN and beyond

The ASEAN Economic Community (AEC), a single market and production area to be implemented by 2015, will intensify regional trade and open up opportunities for exporters. Whether Indonesia will become a vital hub for the regional auto industry depends to a large extent on the sophistication of domestic assembly and component production as well as on vital infrastructure, notably the capacity and efficiency of the TanjungPriok port. The overburdened export terminal is currently undergoing a long-term expansion programme, but there are concerns that the upgrade is not ambitious enough (See Indonesia’s Logistics Sector). Another concern is the Indonesian labour market, which in 2012 saw excessive increases in minimum wages and sudden curbs on outsourcing arrangements following widespread industrial action.

Due to the importance of the automotive industry to the country’s manufacturing sector, the government has an interest in fostering further growth (See Overview of the Manufacturing Sector). To build a competitive industry the authorities must ensure attractive regulations for global investors and temper industrial relations. The LCGC trend offers highly attractive prospects for producers to take advantage of a wholly new segment, and together with favourable macroeconomic and demographic conditions should trump concerns about fuel prices, the labour market or infrastructure deficiencies for many years to come.

Auto Sales Slump in Indonesia on Economic Slowdown

Visitors crowd the opening of Indonesia Internastional Motor Show 2014 at Jakarta International Expo Kemayoran, Thursday, Sept. 18, 2014. The expo is followed by 35 auto brand and will be hold until Sept. 28. (JG Photo/Jurnasyanto Sukarno)

Jakarta. Car sales in Indonesia slowed in the January to October period this year amidst the country’s economic slowdown, according to data by the Association of the Indonesian Automotive Industry on Monday.

Over 1.04 million cars were sold across Indonesia during the 10-month period, up 1.72 percent from 1.02 million in the same period last year. Still, the growth rate is lower than last year’s when national car sales climbed 10.5 percent from 2012 to 2013.

On a monthly basis, national car sales fell 6 percent to 105,430 units in October this year. This compared to 112,038 units in October last year.

Toyota remains the biggest brand in Indonesia by sales, making up 33 percent of the national total.

Car sales is one of the important measures for household spending, which contributes 55 percent of domestic economic activity. Indonesia’s economy grew 5.01 percent in the third quarter this year, posting its slowest growth in five years.

The Indonesian Automotive Industry (Gaikindo) aims for sales of 1.25 million units by the end of the year, slightly higher than last year.

Meanwhile, motorcycle sales in also slowed in the 10-month period this year with a 3.4 percent growth to 6.73 million units. In comparison, motorcycle sales grew 9.22 percent year-on-year over the January to October period last year.

Motorcycles sales in October alone reached 675,652 units, down 5.4 percent from the same period last year.

Despite the slowdown, Indonesia dominated car and motorcycle sales in the Southeast Asia region last month, according to the Asean Automotive Federation (AEF).

Southeast Asia’s largest economy accounted for 39.2 percent of regional sales, beating Thailand out of the top position, the AEF latest data showed.

Following Indonesia, Thailand contributed to 16 percent of regional automotive sales.

Fitch Ratings said on Monday that Indonesia may see a short-lived decline in car and motorcycle sales due to higher fuel prices but the economy will continue to grow as subsidy funds are shifted into other programs.

The ratings agency did not rule out the possibility that higher fuel prices will likely drive inflation and keep interest rates high for at least the next 12 months thus impairing consumer’s purchasing power and dampening the demand for cars and motorcycles.

However, Fitch said it expects lower auto sales to be only a temporary and that it would likely to recover, along with the Indonesian economy.

Car sales drop again in Indonesia, Thailand

BANGKOK — New-car sales continue to decline in the two largest auto markets of Southeast Asia.

Indonesian sales slipped a fifth consecutive month this January, dropping 9% from a year earlier to 94,194 vehicles. Seven of the 10 market leaders, including Toyota and Suzuki, suffered double-digit declines. The economy is stagnating, auto loan interest rates remain high, and gas costs are on the rise with the elimination of government subsidies. The central bank lowered interest rates for the first time in three years in mid-February, but the nation’s automotive trade group says this has had little impact.

Thai sales declined for a 21st month in January, sinking 13% to 59,721 vehicles. This pushed sales under 60,000 for the first time since December 2011, when heavy flooding took a toll.

Auto production in Thailand actually increased for the first time in 19 months this January, but this was thanks to exports. With consumers here not in a spending mood, the local auto industry will continue to rely on exports for the foreseeable future.

But neighboring Southeast Asian auto markets are rolling right along. January car sales rose 1% in Malaysia, 81% in Vietnam, and 69% in Singapore.

Indonesia Total Car Sales 1999-2015 | Data | Chart | Calendar | Forecast

 

Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
79236.00 81600.00 115975.00 1898.00 1999 – 2015 Cars Monthly Volume, NSA

This page provides – Indonesia Total Car Sales – actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. Content for – Indonesia Total Car Sales – was last refreshed on Sunday, July 5, 2015.

Indonesia Business Last Previous Highest Lowest Unit
Business Confidence 96.30 104.70 122.50 95.12 [+]
Manufacturing PMI 47.80 47.10 58.50 46.40 [+]
Industrial Production 5.83 7.23 34.50 -25.40 percent [+]
Capacity Utilization 73.06 79.78 79.78 62.43 percent [+]
Changes in Inventories 55061.10 -10270.05 55061.10 -15576.80 IDR Billion [+]
Car Registrations 79236.00 81600.00 115975.00 1898.00 Cars [+]
Competitiveness Index 4.57 4.53 4.57 4.18 Points [+]
Competitiveness Rank 34.00 38.00 55.00 34.00 [+]
Corruption Index 34.00 32.00 34.00 17.00 Points [+]
Corruption Rank 107.00 114.00 143.00 41.00 [+]
Ease of Doing Business 114.00 120.00 129.00 114.0

 

 

Source : www.tradingecinomics.com |PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

AKUNTANSI KLIRING

Pengertian Kliring:

 

  • Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

 

  • Lalu lintas pembayaran giral adalah, suatu proses kegiatan bayar membayar dengan waktat atau nota kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah ybs.

 

  • Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

 

 

 

Peserta Kliring:

 

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam :

 

  • Peserta langsung, yaitu : bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan B I atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara dengan B I.

Contoh : Bank Retail, Bank Devisa

 

  • Peserta tidak langsung, yaitu : bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melaui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Contoh : BPR

 

 

Warkat / Nota kliring

  • Adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti :
  • cek,
  • bilyet giro,
  • wesel bank untuk trasfer atau wesel unjuk,
  • bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank,
  • nota kredit, dan
  • surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara ( B I )

 

  • Syarat-syarat warkat yang dapat dikliringkan :
  • Ber valuta Rupiah
  • Bernilai nominal penuh
  • Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan dan
  • Telah dibubuhi cap kliring

 

  • Jenis – jenis warkat kliring :

 

  • Warkat debet keluar, yaitu : warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan.

Contoh :

Ndari nasabah bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Sigit nasasbah bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Ndari ke bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debet keluar.

 

  • Warkat debet masuk, yaitu : warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui B I atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan.

Contoh :

Bila bank Permata Semarang menerima cek dari bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debet masuk bagi bank Permata.

 

  • Warkat kredit keluar, yaitu :

warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain.

Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebet giro nasabah.

 

  • Warkat kredit masuk, yaitu :

warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut.

Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro B I dan mengkredit giro nasabah.

 

 

 

 

 

Warkat yang bukan kliring

  • Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat kliring.

 

  • Penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debet.

 

  • Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain.

 

  • Penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan B I berdasarkan kebutuhan.

 

 

Jenis-Jenis Kliring

 

  • Kliring umum, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh B I.

 

  • Kliring lokal, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).

 

  • Kliring antar cabang, adalah : sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. KLiring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari sauatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

 

 

PERTEMUAN KLIRING

 

Kliring yang dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House, pertemuan kliring biasanya dilakukan sebanyak dua kali.

 

Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling menyerahkan warkat.

 

Pada pertemuan kedua, bank peserta kliring akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan.

 

Waktu pertemuan kliring biasanya diatur sebagai berikut :

Senin sampai dengan Jumat:

 

Kliring I     : Pukul 10.30 – 14.30

Kliring II    : Pukul 13.00 – 14.00

Sabtu :

Kliring I     : Pukul 10.00 – 11.00

Kliring II    : Pukul 12.00 – 13.00

 

 

Pembukuan Transaksi Kliring :

 

Kasus : Kembali ke ilustrasi kliring.

 

Pada saat bank ABC menerima warkat giro dari bank Omega

Kedua bank akan mencatat transaksi kliring tersebut sbb.

Pembukuan transaksi kliring ini dapat ditampung pada rekening sementara “Kliring” atau langsung ke rekening giro pada B I.

 

Pada bank ABC – cabang Jakarta

Pada saat terima warkat dari Tn. Sigit untuk disetorkan ke (menambah) rekening giro Ny. Dita.

 

D      : Kliring                        Rp. 30.000.000,-

K      : Giro – Rek. Ny. Dita                                    Rp. 30.000.000,-

 

Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu kliring kedua akan dinihilkan rekening Kliring.

D      : B I – Giro                    Rp. 30.000.000,-

K      : Kliring                                                Rp. 30.000.000,-

 

Pada bank Omega – cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri (warkat Tn. Sigit) akan membebankan rekening Tn. Sigit dengan jurnal sbb :

 

D      : Giro – Rek. Tn. Sigit                      Rp. 30.000.000,-

K      : B I – Giro                                            Rp. 30.000.000,-

 

Bang Omega dapat langsung mengkredit rekening giro pada BI arena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri.

 

Apabila Tyas seorang nasabah bank Omega – cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat Giro senilai Rp. 50.000.000,- kepada bank untuk diserahakan kepada Grace, salah seorang nasabah bank Lippo cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut :

 

Pada bank Omega cabang Jakarta

Pada saat menerima amanat dan warkat dari Tyas, akan dibukukan sebagai berikut :

D      : Giro – Rek. Tyas                 Rp. 50.000.000,-

K      : B I – Giro                                                        Rp. 50.000.000,-

 

Pada   bank Lippo cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace, dibukukan sbb. :

D      : B I – Giro                                Rp. 50.000.000,-

K      : Giro – Rek. Grace                                      Rp. 50.000.000,-

 

 

NERACA KLIRING

 

Pada akhir hari kliring, akan dibuatkan neraca kliring sebagai laporan akhir transaksi kliring.

 

Apabila dalam pembukuan transaksi kliring, bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara   kliring dan pendebetan atau pengkreditan rekening giro pada B I dilaksanakan pada akhir hari kliring, untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah klring, maka kekalahan kliring   diatas akan dibukukan sebagai berikut :

 

D   : Kliring                                                         Rp. 80.000.000,-

K   : B I – Giro                                                     Rp. 80.000.000,-

 

Dilihat dari sudut B I , tidak akan terdapat selisih pendebetan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta kliring.

 

 

Selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil kliring diatas, oleh B I akan dibukukan sbb. :

D      : Giro – Bank Omega                        Rp. 80.000.000,-

K      : Giro – Bank ABC                                        Rp. 30.000.000,-

K      : Giro – Bank Lippo                                       Rp. 50.000.000,-

 

Melalui kalah atau menang kliring ini, oleh B I akan dipantau saldo minimum dari Reserve Reqiurement.

Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah dari pada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh B I.

 

Yang dimaksud dengan kliring otomatis adalah :

 

Terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu.

 

Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi kliring dengan otomatis, atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House (ACH).

 

Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition, atau MICR pada setiap lembar cek nasabah.

 

Transaksi kliring otomatis dapat dipecah menjadi dua jenis :

  • Transaksi local (intraregional), bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Disini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran cek, membedakan apabila transaksi tersebut berasal dari bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut kepada lembaga kliring.

 

  • Transaksi antar daerah (interregional), bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolahan data di lembaga kliring lokal. Transaksi-transaksi disortir oleh bank penarik dalam lokasi yang bersangkutan. Volume data yang besar ini akan digabung menjadi suatu ringkasan arsip untuk setiap lokasi, kemudian arsip ini dipindahkan ke tiap lokasi lainnya untuk diproses lebih lanjut.

 

Sistem Kliring Manual

 

Sistem Kliring Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.

Tata cara ( Procedur ) Kliring Manual secara sederhana yaitu :

Warkat dicatat dalam list kliring sesuai bank peserta kliring

Nominal di list kliring dibuatkan rekapitulasi kliring

Atas penyerahan kliring dibuatkan bilyet kliring ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan.

Menerima warkat penarikan kliring on hand dari bank lain beserta bilyet dan rekap warkat penarikan kliring.

Saat ini pengaturan mengenai sistem manual terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual. Pada sistem Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan secara manual, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua peserta;

Pembuatan dan pencocokan rincian Daftar Warkat Kliring, penyusunan Neraca Kliring serta pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh Peserta;

Penyusunan Neraca Kliring Penyerahan dan Pengembalian Gabungan dilakukan oleh Penyelenggara;

Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok;

Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang lebih rendah bila dibandingkan dengan warkat baku pada sistem otomasi dan elektronik;

Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi;

Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat, mengubah dan menandatangani Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian, Neraca Kliring Penyerahan/Pengembalian, Bilyet Saldo Kliring serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari peserta lain.

 

 

Sistem Kliring Elektronik

 

Yaitu kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring berdasarkan data elektronik yang disertai dengan penyerahan warkat bank peserta kliring kepada penyelenggara kliring (Bank Indonesia) untuk diteruskan kepada bank penerima.

 

 

Tata Cara (Procedure) Kliring Elektronik :

Pertama mempersiapkan warkat umum mekanisme dan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut Janis transaksinya, pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik pada warakt maupun pada dokumen kliring.

Selanjutnya Bank Pengirim merekam data warkat kliring ke dalam system TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input data warkat untuk mngehasilkan DKE.

Kemudian mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusulkan dalam bundel warkat yang terdiri dari : BPWD/BPWK; Lembar Substansi; Karti Batch Warkat Debet/Kredit;Warkat Debet/Kredit.

Lalu mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.

Kemudian peserta dapat melihat status DKE di TPK maisng-maisng, apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal.

Lalu SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir.

Selanjutnya SPKE akan men-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line melihat posisi hasil kliring melalui TPK.

Terakhir hasil perhitungan DKE tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibubukan ke rekening giro masing-masing bank di system Bank Indonesia Real Time Gross Sttlement (system BI-RTGS).

 

 

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

 

Untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan moneter dan untuk mempercepat pemulihan industri perbankan, kebijakan system pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi suatu system pembayaran yang efisien, akurat, aman, dan konsisten melalui peningkatan kualitas layanan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui implemnetasi Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) yang sudah dimulai sejak 17 November tahun 2000 di Jakarta.

 

Tujuan RTGS :

  • Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman, dan efisien
  • Memberikan kepastian pembayaran
  • Memperlancar aliran pembayaran (payment flows)
  • Mengurangi resiko settlement baik bagi peserta maupun nasabah peserta (systemic risk)
  • Meningkatkan efektifitas pengelolaan dana (management fund) bagi peserta melalui sentralisasi rekening giro
  • Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan early warning system bagi pengawasan bank
  • Meningkatkan efisiensi pasar uang

 

Sumber :

 

http://cokicepe.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-fungsi-sistem-kliring.html

http://merixyz.wordpress.com/2012/04/19/sistem-kliring-dan-pemindahan-dana-elektronik-di-indonesia/

http://donybayudewantoro.blogspot.com/

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

HUTANG DAN KEWAJIBAN LAIN

  1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan. Kewajiban lancar mencakup antara lain:

  1. Utang usaha, yaitu utang yang timbul karena perolehan persediaan atau penerimaan jasadalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
  2. Uang muka penjualan.
  3. Biaya yang masih harus dibayarkan untuk bunga, upah, pajak, sewa, dll.
  4. Utang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa.
  5. Utang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun seperti utang pajak.
  6. Utang jangka pendek dibukukan sesuai dengan nilai nominalnya.

 

  1. Utang Dagang

Utang dagang adalah utang yang terjadi dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Jadi perkiraan hutang dagang mencakup kewajiban karena perolehan bahan baku, peralatan, prasarana, reparasi dan banyak lagi jenis barang dan jasa lainnya yang telah diterima sebelum akhir tahun.

Hutang dagang tidak dicatat pada waktu pemesanan dilakukan, tetapi hanya pada saat hak pemilikan atas barang-barang tersebut beralih kepada pembeli.Apabila terdapat potongan pembelian secara tunai, maka hutang dagang harus dilaporkan sebesar jumlah hutang dagang setelah dikurangi potongan tunai.Selain itu apabila dalam pembelian terdapat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maka Hutang dagang dilaporkan termasuk nilai PPN.

 

Utang dagang dapat dihitung menggunakan:

–            Metode Brutto

–            Metode Netto

 

 

 

 

Contoh:

Tanggal 15 Januari 2000 dibeli barang kena pajak Rp. 10.000.000.Tanggal 10 Pebruari 2000 hutang itu dilunasi.

 

Pencatatan berdasarkan metode brutto:

15 Januari 2000:

Pembelian                          10.000.000

PPN Masukan                      1.000.000

Hutang Dagang                            11.000.000

 

10 Pebruari 2000:

Hutang Dagang                 11.000.000

Kas                                             11.000.000

 

Jika ada potongan tunai maka utang dagang diukur dan diakui sebesar harga beli netto setelah dikurangi potongan tunai yang diharapkan akan direalisasi.

 

Contoh:

PT Ritelindo tanggal 26 Desember 2004 membeli barang dagangan Rp 500.000.000,- dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, jurnal yang dibuat sebagai berikut:

Netto: Persediaan barang dagang                 Rp 490.000.000

Utamg dagang                                    Rp 490.000.000

Bruto: Persediaan barang dagang                 Rp 500.000.000

Utang Dagang                                     Rp 500.000.000

 

  1. Utang Wesel

Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah.

Utang wesel ada dua yaitu:

  • Utang wesel yang tidak berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya hanya sebesar nilai nominal wesel.
  • Utang wesel yang berbunga, yaitu utang wesel yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga.

 

Contoh:

PT Ritelindo pada tanggal 2/1/2004 membeli barang dagangan sebesar Rp 500.000.000,-dengan menyerahkan promes 6 bulan, bunga 15%.

 

2 Januari 2004:

Persediaan Barang Dagang                           Rp 500.000.000

Utang Wesel                                       Rp 500.000.000

2 Juli 2004:

Utang Wesel                                                 Rp 500.000.000

Biaya Bunga                                                 Rp   37.500.000

Kas                                                                  Rp 537.000.000

 

  1. Utang Dividen

Utang deviden timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan.Pembagian laba yang tidak diumumkan tidak menimbulkan utang.Menurut ketentuan pajak, pajak telah terutang pada saat pengumuman pembagian laba bukan pada saat pembayaran.Karena itu pembayar deviden wajib menyetor pajak atas deviden kepada negara pada saat yang ditentukan.Ketentuan pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 dan 26 UU No. 7 Tahun 1983.

 

Contoh:

Tanggal 20 Desember 2001 PT Radithya mengumumkan akan membayar deviden tunai Rp 10.000.000 pada 10 Januari 2002.

 

 

 

20 Desember 2001:

Laba ditahan                                                 Rp 10.000.000

Hutang deviden                                                          Rp 8.500.000

PPh 23 yang harus dibayar                                         Rp 1.500.000

 

10 Januari 2002:

Hutang deviden                                            Rp 8.500.000

Kas                                                                  Rp 8.500.000

 

  1. Biaya Yang Akan Dibayar

Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi, namun pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contoh utang biaya adalah gaji tenaga kerja dan bunga pinjaman.Dalam perpajakan biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan.

 

Contoh:

Hari kerja PT ABC enam hari dalam seminggu, perusahaan memperkerjakan 100 orang yang gaji / upahnya dibayar secara mingguan setiap hari sabtu. Tanggal 31 Desember 2004 jatuh pada hari rabu, gaji dan upah selama 3 hari yang belum dibayar Rp 7.500.000, jurnal 31 Desember 2004 sebagai berikut:

 

Gaji dan upah                                               Rp 7.500.000

Utang Gaji dan Upah                                                  Rp 7.500.000

 

  1. Utang Pajak

Penyajian ikhtisar utang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

  • Utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25 dan 29)
  • Utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, dan 23)
  • Utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26)
  • Utang PPn dan PPnBM
  • Utang PBB

 

Contoh Utang Pajak Penghasilan:

Setiap pembayaran gaji pegawai dipotong 10% sebagai pajak penghasilan pegawai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Jika gaji pegawai bulan Desember  2004 sebesar Rp 1.500.000 maka jurnal yang dibuat sebagai berikut:

 

Gaji dan Upah                                              Rp 1.500.000

Utang PPh                                                       Rp   150.000

Kas                                                                  Rp 1.350.000

 

Contoh Utang PPN:

Penjualan bulan Desember 2004 sebesar Rp 25.000.000 termasuk PPN 10% maka jurnal yang dibuat sebagai berikut:

 

Kas                                                                Rp 25.000.000

Utang PPN                                                                  Rp  2.500.000

Penjualan                                                                     Rp 22.500.000

 

  1. Utang Bonus
  2. Dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan
  3. Dihitung dari laba sesudah dikurangi pajak penghasilan sebelum dikurangi bonus
  4. Dihitung dari laba sesudah dikurangi bonus dan pajak penghasilan

 

Contoh:

PT RS memberikan bonus untuk kepala bagian penjualan sebesar 10% dari laba.Laba tahun 2004 Rp 1.000.000.PPh 15% dari laba bersih.

  1. Dihitung dr laba sblm dikurangi bonus & PPh

B         = 0,10 x Rp 1.000.000

B         = Rp 100.000

PPh      = 15% x (Rp1.000.000 – Rp 100.000)

PPh      = Rp 135.000,-

  1. Dihitung dr laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus

B =0,10 ( Rp 1.000.000 – P)

P = 0,15 (Rp 1.000.000 – B)

B = 0,10 {1.000.000 – 0,15(Rp 1.000.000 – B)}

B = 0,10 (1.000.000 – 150.000 + 0,15B)

B – 0,015B      = 85.000

0,985B      = 85.000

B = Rp 86.294,40

 

P = 0,15 (1.000.000 – Rp 86.294,40)

P = 0,15 x 913.705,60

P = Rp 137.055,84

  1. Dihitung dr laba sesudah dikurangi PPh dan bonus

B = 0,10 ( Rp 1.000.000 – B – P)

P = 0,15 (Rp 1.000.000 – B)

B = 0,10{1.000.000–B-0,15(Rp 1.000.000 –B)}

B = 0,10 (1.000.000 – B – 150.000 + 0,15B)

B = 100.000 – 0,10B – 15.000 + 0,015B

B + 0,10B – 0,015B    = 85.000

1,0985B    = 85.000

B = Rp 77.378

 

P = 0,15 (1.000.000 – 77.378)

P = 0,15 x 922.622

P = Rp 138.393

 

 

  1. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun buku dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva lancar.Penyajian pos utang jangka panjang dipisahkan dari pos utang jangka pendek.Pemisahan ini bertujuan agar kontrol atas utang-utang tersebut lebih mudah dilakukan. Utang jangka panjang biasanya dicatat berdasarkan perjanjian kredit yang dimuat:

  1. Jumlah pinjaman yang disetujui
  2. Tingkat atau suku bunga
  3. Jumlah angsuran dan jatuh temponya
  4. Barang jaminan
  5. Sifat dan luasnya ikatan yang ada seperti akumulasi dana untuk pembayaran kembali pinjaman (sinking fund), pembatasan atas modal kerja dan pembagian dividen serta ikatan lainnya.

 

Utang jangka panjang meliputi:

  1. Utang Obligasi

Adalah surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada tanggal tertentu.

Menurut spesifikasi hutang obligasi dibagi menjadi

  • Obligasi Hipotik
  • Obligasi dengan jaminan surat berharga
  • Obligasi dengan jaminan pihak ketiga
  • Obligasi tanpa jaminan
  • Obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit
  • Obigasi dengan hak atas laba
  • Obligasi Konversi

 

Menurut pembuktian atas kepemilikan dibagi menjadi:

  • Obligasi Terdaftar
  • Obligasi tanpa registrasi

 

 

Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo dibagi menjadi:

  • Obligasi dengan satu tanggal jatuh tempo
  • Obligasi seri
  • Obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo

Contoh :

Perusahaan  pada 01 Desember 200A  mengeluarkan obligasi sebanyak 100 lembar @ Rp. 10juta/lembar berjangka waktu 5 tahun dengan kupon 10%/tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan.

Jurnal :

(pengeluaran obligasi dengan nilai nominal)

Bank                                                                     Rp. xxx

Hutang Obligasi                                                          Rp. xxx

Pada saat membayar bunga secara periodik pada 1 mei 200B

Jurnal :

Beban Bunga Obligasi                                         Rp. xxx

Kas/Bank                                                                    Rp. xxx

Kalau bunga belum dibayar

Jurnal :

Beban Bunga Obligasi                                         Rp. xxx

Hutang Bunga                                                             Rp. xxx

 

  1. Utang Hipotek

Adalah penyerahan tertulis mengenai hak atas harta benda tak bergerak untuk menjamin pembayaran hutang dengan ketentuan bahwa penyerahan itu akan dibatalkan setelah waktu pembayaran.

 

  1. Pinjaman Gadai

Meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak dapat ditebus maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberikan pinjaman.

 

  1. Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada atau refinancing atas objek yang telah dibiayai terlebih dahulu.

 

  1. Dana Pensiun Yang dikelola Sendiri (non-funded system)

Termasuk dalam kelompok utang jangka panjang.Dana seperti ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pegawainya mulai pensiun.

 

  1. KEWAJIBAN LAIN

Kewajiban lain adalah utang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang termasuk dalam kategori kewajiban lain-lain antara lain:

 

  1. Pendapatan yang ditangguhkan (Pendapatan diterima dimuka)

Merupakan pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban tetapi diharapkan menjadi suatu pendapat dikemusian hari atau selama operasi normal bisnis.

 

Contoh:

PT Bulaksumur tanggal 30 Desember 2004 menerima kas Rp 2.500.00, penyerahan tanggal 6 Januari 2005, perhitungan akhir barang yang dipesan dan disetujui pemesan Rp 25.750.000 jurnal yang dibuat sebagai berikut:

Tanggal 30 Desember 2004:

Kas                                                                  Rp 2.500.000

Utang pendapatan                                                       Rp 2.500.00

 

Tanggal 01 Januari 2005:

Piutang Dagang                                               Rp 23.250.000

Utang pendapatan                                           Rp   2.500.000

Penjualan                                                         Rp 25.750.000

 

 

  1. Uang jaminan yang diterima dari pelanggan

Adalah uang yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai jaminan aktiva atau kegiatan yang dipercayakan kepada pelanggan.Misalkan seseorang yang membeli minuman dalam botol harus menyerahkan uang jaminan botol dari minuman tersebut.Sehingga uang tersebut menjadi kewajiban (hutang) perusahaaan untuk mengembalikan kepada pelanggan.

Contoh Jurnal:

(pada saat mencatat penerimaan uang jaminan dari pelanggan):

Kas                                                                 Rp xxx

Uang Jaminan Pelanggan                                            Rp xxx

 

(pada saat mencatat pengembalian uang jaminan pelanggan):

Uang Jaminan Pelanggan                               Rp xxx

Kas                                                      Rp xxx

 

  1. Utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi

Hutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi adalah pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham diluar setoran modal.Atau pembelian barang atau jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.Pinjaman jenis ini dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jaangka panjang tergantung pada jangka waktu yang telah disepakati.

Contoh Jurnal:

Pada saat mencatat penerimaan uang dari pinjaman pemillik modal atau perusahaan afiliasi:

Kas                                                                             Rp xxx

Hutang kepada Tn. Ahmad (pemilik perusahaan)             Rp xxx

Hutang kepada perusahaan aafiliasi                                   Rp xxx

 

 

 

 

Apabila dilakukan pembayaran hutang-hutang tersebut maka akan dijurnal:

Hutang kepada Tn. Ahmad (pemililk perusahaan)    Rp xxx

Hutang kepada perusahaan afiliasi                            Rp xxx

Kas                                          Rp xxx

 

  1. RESTRUKTURISASI HUTANG

Menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim (1994 : 129) pengertian debt restructuring (restrukturisasi hutang) adalah:

  1. Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya Penjadwalan diperlukan ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan. Perjanjian.untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan.
  2. Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang.

 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitur bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia , baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang.

Pengertian Trouble Debt Restructuring (Penataan kembali hutang macet) adalah suatu keadaan dimana seorang debitur mengalami kesulitan keuangan dan meminta keringanan kewajibannya kepada kreditur. Debitur akan mengalami sebuah perolehan yang luar biasa dalam penataan kembali hutang yang sama dengan perbedaan antara nilai wajar aktiva yang dipertukarkan dan nilai buku hutang, termasuk tambahan bunga. Kreditur menyadari sebuah kerugian yang berasal dari perbedaan antara nilai yang wajar dari aktiva yang diterima dan nilai buku investasinya.Juga harus dibuat catatan kaki yang tepat, oleh debitur dan kreditur yang dikaitkan dengan persyaratan penataan kembali.

 

Dari sisi debitur, apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat menimbulkan akibat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain:

  1. Apabila debitur itu adalah perusahaan masuk bursa maka akan terjadi penurunan credit rating.
  2. Debitur akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha.
  3. Debitur akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan datang.
  4. Nilai saham debitur akan mengalami penurunan/jatuh.
  5. Debitur akan mengeluarkan beban/biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang.
  6. Nilai usaha debitur akan mengalami penurunan.
  7. Default yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitur (cross default).
  8. Debitur dapat dipailitkan oleh kreditur.

 

Sehingga bagi debitur bermasalah sangat berkepentingan untuk melakukan restrukturisasi hutangnya dalam upaya menghindari masalah-masalah diatas yang mungkin timbul. (Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume1, No.8, Maret 2002:26)

 

Referensi :

http://dendyraharjo.blogspot.com/2013/05/akuntansi-pajak-terhadap-hutang-dan_4959.html

http://ngasihilmu.blogspot.com/2013/10/aktiva-dan-pasiva.html

http://www.ekonomi-holic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html

http://qamaruddinshadie.blogspot.com/2012/07/pengertian-kewajiban-dalam-akuntansi.html

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Blog di WordPress.com.